Kinerja di Atas Harapan, Anggaran PDT Kemendes Kini Menjadi Sorotan

Setelah penampilan membanggakan Tim Nasional Basket Indonesia di Asian Games 2026, meski kalah dari Tiongkok namun tetap melaju ke babak selanjutnya. Lalu perhatian publik beralih pada ketersediaan dan pemanfaatan anggaran Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT). Banyak pihak menyoroti bahwa potensi besar yang dimiliki daerah-daerah terpencil belum didukung secara maksimal oleh alokasi anggaran yang memadai, sehingga kesenjangan dengan daerah-daerah maju masih terlihat nyata.

Pembahasan ini mengemuka di lingkungan Komisi V DPR RI yang membidangi pembangunan daerah, transmigrasi, dan kesejahteraan masyarakat. Pihak yang disorot adalah Kemendes PDT selaku pengelola anggaran, serta pemerintah daerah yang menerima alokasi tersebut. Masyarakat dari daerah tertinggal pun turut menyampaikan aspirasi agar pembangunan lebih merata.

Diskusi ini berlangsung pasca penyelenggaraan Asian Games 2026, pada pertengahan September 2026, saat pimpinan DPR RI menerima masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait pemerataan pembangunan nasional.

Pembahasan dilakukan di lingkungan Gedung DPR RI, Jakarta, serta disampaikan melalui laman resmi emedia.dpr.go.id sebagai bagian dari pengawasan anggaran negara.

Kekalahan dari Tiongkok sekaligus kemenangan melaju ke babak selanjutnya menjadi peringatan potensi yang besar tidak akan maksimal jika tidak didukung sarana, prasarana, dan anggaran yang setara. Hal ini sama halnya dengan daerah tertinggal: sumber daya manusia dan alamnya berlimpah, namun tanpa dukungan anggaran yang memadai, mereka akan terus tertinggal dibanding daerah lain. Pemerataan kesempatan menjadi kunci agar setiap warga bangsa dapat berkontribusi secara optimal.

Anggaran PDT dialokasikan untuk pembangunan jalan desa, akses air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat setempat. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala penyerapan yang lambat, tumpang tindih program, serta keterbatasan anggaran dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Komisi V DPR RI mendorong agar anggaran tahun berikutnya ditingkatkan, disalurkan lebih tepat sasaran, dan dipantau secara berkala agar manfaatnya segera dirasakan warga.

Anggota Komisi V DPR RI memberikan pernyataannya. “Seperti halnya tim yang butuh dukungan sarana dan prasarana untuk bertanding, daerah tertinggal juga butuh anggaran yang layak agar mampu bersaing dan tidak tertinggal selamanya,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI seperti dilansir dari siaran berita resmi di laman website Emedia DPR RI, Rabu (23/9/2026).

Kekalahan di satu pertandingan bukan akhir perjalanan. Begitu pula dengan pembangunan yang terpenting adalah bangkit, memperbaiki apa yang kurang, dan memastikan setiap daerah mendapat kesempatan yang sama untuk maju. Indonesia hanya akan kuat jika seluruh bagiannya tegak berdiri bersama.