Konflik Nasab Ba’alwi, PWI, dan Masa Depan Islam Indonesia

Polemik mengenai nasab Ba’alwi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah berkembang menjadi salah satu perdebatan keagamaan dan sejarah yang paling serius. Perdebatan tersebut tidak lagi terbatas pada persoalan apakah silsilah suatu keluarga dapat disambungkan kepada Nabi Muhammad saw, tetapi telah menyentuh persoalan yang lebih luas, yaitu otoritas keagamaan, sejarah Islam Nusantara, kedudukan sosial keturunan Arab, hubungan antara ulama Ba’alwi dan ulama pribumi, serta cara masyarakat memahami kemuliaan berdasarkan nasab.

Salah satu tokoh yang berada di garis depan kritik terhadap klaim nasab Ba’alwi adalah KH. Imaduddin Utsman al-Bantani. Kritik tersebut kemudian berkembang menjadi penelitian genealogis yang mempertanyakan kesinambungan silsilah Ba’alwi dari Ahmad bin Isa al-Muhajir melalui Ubaidillah hingga keturunan Alawiyyin yang sekarang dikenal luas di Indonesia dengan sebutan Habib.

Persoalan ini perlu dibicarakan dengan kepala dingin. Sebab di satu sisi terdapat penghormatan yang sangat kuat kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad saw. Penghormatan tersebut merupakan bagian penting dari tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah. Namun di sisi lain, penghormatan kepada keturunan Nabi tidak boleh membuat suatu klaim sejarah terbebas dari penelitian dan kritik. Nasab adalah persoalan sejarah. Karena itu, nasab harus dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti sejarah.

Awal Mula Kritik terhadap Nasab Ba’alwi

Kritik KH. Imaduddin Utsman pada pokoknya berangkat dari persoalan dokumentasi sejarah. Dalam tesis dan berbagai tulisannya mengenai nasab Ba’alwi, ia mempertanyakan mata rantai yang menghubungkan Ahmad bin Isa al-Muhajir dengan Ubaidillah. Menurut pembacaan yang diajukannya, nama Ubaidillah tidak ditemukan dalam sejumlah sumber nasab awal yang dianggap penting ketika membicarakan keturunan Ahmad bin Isa.

Persoalan ini menjadi sangat penting, karena Ubaidillah merupakan mata rantai  dalam silsilah Ba’alwi. Apabila hubungan Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, maka seluruh mata rantai keturunan setelahnya harus diperiksa kembali.Disinilah letak inti tesis tersebut.

Masalah yang dipersoalkan bukan apakah keluarga Ba’alwi memiliki tradisi silsilah? Mereka jelas memiliki tradisi tersebut. Namun yang dipersoalkan adalah seberapa tua sumber tersebut, kapan ia muncul, dan apakah terdapat sumber-sumber independen yang menguatkannya.

Pihak yang mempertahankan nasab Ba’alwi tentu memiliki argumentasi tandingan. Mereka menunjuk kepada tradisi nasab keluarga, kitab-kitab genealogis, makam, dokumen, serta kesaksian ulama nasab yang menurut mereka menunjukkan kesinambungan keturunan tersebut.

Karena itu, persoalan ini tidak seharusnya diselesaikan dengan saling menuduh, tapi yang diperlukan adalah kritik sumber. Sebuah silsilah yang diklaim sebagai sejarah harus dibedakan dari silsilah yang semata-mata diwariskan sebagai tradisi keluarga. Tradisi keluarga penting, tetapi tradisi keluarga tetap harus ditempatkan sebagai salah satu sumber sejarah, bukan sebagai satu-satunya sumber sejarah.

Ahmad bin Isa dan Persoalan Tarim

Nama Ahmad bin Isa al-Muhajir mempunyai posisi sentral dalam konstruksi genealogis Ba’alwi. Ia dianggap sebagai leluhur utama yang menjadi titik awal kedatangan garis keturunan tersebut ke Hadramaut.

Salah satu persoalan yang muncul dalam polemik adalah lokasi makam Ahmad bin Isa yang dikatakan oleh Imaduddin Utsman bukan di kota Tarim. Namun persoalan ini harus ditempatkan secara proporsional. Bahwa makam Ahmad bin Isa tidak berada di pusat Tarim tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa nasab Ba’alwi tidak sah. Sebaliknya, keberadaan makam yang dinisbatkan kepada Ahmad bin Isa juga tidak dengan sendirinya membuktikan seluruh mata rantai keturunannya.

Makam dan nasab adalah dua persoalan yang berbeda. Identifikasi makam membutuhkan kajian arkeologi, sejarah lokal, tradisi pemakaman dan dokumen yang terkait dengannya. Sementara pembuktian nasab membutuhkan penelitian terhadap mata rantai genealogis dan sumber-sumber yang mencatat hubungan antargenerasi.

Karena itu, perdebatan mengenai Ahmad bin Isa seharusnya tidak berhenti pada lokasi makam. Hal yang lebih penting adalah menjawab pertanyaan mengenai kesinambungan sumber sejarah dari Ahmad bin Isa sampai generasi-generasi sesudahnya.

Sayyid Utsman bin Yahya dan Hubungan dengan Pemerintah Kolonial

Polemik nasab juga sering dikaitkan dengan sejarah sosial-politik kaum Ba’alwi di Hindia Belanda. Salah satu tokoh yang paling sering disebut adalah Sayyid Utsman bin Yahya, Mufti Batavia.

Sayyid Utsman merupakan ulama Ba’alwi yang mempunyai pengaruh besar pada akhir abad ke-19. Ia berhubungan dengan pemerintahan kolonial dan dikenal dekat dengan Snouck Hurgronje. Sikap politik dan keagamaannya terhadap pemerintah kolonial kemudian menjadi bahan perdebatan sampai sekarang.

Salah satu persoalan penting adalah sikap Sayyid Utsman terhadap Pemberontakan Petani Banten 1888. Dalam karyanya mengenai pemberontakan tersebut, ia menolak pandangan yang menjadikan gerakan Cilegon sebagai jihad yang sah dan mengecam tindakan pemberontakan terhadap pemerintah.

Dari sini muncul tuduhan bahwa Sayyid Utsman merupakan alat atau antek kolonial. Tuduhan tersebut mempunyai konteks sejarah yang dapat dipahami karena memang terdapat hubungan antara Sayyid Utsman dan pemerintah kolonial. Namun istilah “antek penjajah” adalah sebuah penilaian politik yang harus dibedakan dari fakta sejarah mengenai hubungan kelembagaan dan politiknya dengan pemerintah Belanda.

Penelitian sejarah seharusnya tidak mengubah kompleksitas seseorang menjadi satu label. Sayyid Utsman dapat dikritik karena posisi politiknya tanpa harus menghapus seluruh kontribusinya sebagai ulama, apalagi membatalkan nasabnya. Sebaliknya, kedudukannya sebagai ulama tidak boleh digunakan untuk menghindarkan dirinya dari kritik terhadap pilihan politiknya.

Ini penting karena sejarah Islam Nusantara tidak membutuhkan tokoh-tokoh yang disucikan maupun tokoh-tokoh yang dikutuk secara total. Dalam ilmu sejarah yang dibutuhkan adalah pembacaan yang objektif.

Dari Penghormatan kepada Dzurriyah Nabi Menuju Stratifikasi Sosial

Kedatangan ulama Ba’alwi ke Nusantara merupakan bagian penting dari sejarah perkembangan Islam di kawasan ini. Mereka berinteraksi dengan ulama lokal, pesantren, kerajaan, tarekat, dan masyarakat Muslim.

Titik pertemuan mereka dengan ulama Nusantara sebenarnya sangat kuat: akidah Ahlussunnah wal Jamaah, fikih Syafi’i, tasawuf Al-Ghazali, penghormatan terhadap Nabi Muhammad saw, kecintaan kepada keturunan Nabi, serta tradisi keilmuan Islam.bDalam konteks tersebut, masyarakat Nusantara menerima banyak ulama keturunan Ba’alwi sebagai bagian dari jaringan ulama Muslim.

Persoalan muncul ketika struktur sosial berdasarkan nasab yang berkembang dalam sebagian masyarakat Hadramaut ikut terbawa ke Nusantara. Dalam struktur sosial Hadramaut, kelompok sayyid memiliki kedudukan sosial tertentu. Gelar seperti Habib kemudian bukan hanya menjadi penanda genealogis, tetapi juga dapat menjadi sumber otoritas sosial dan keagamaan.

Dalam masyarakat Indonesia, penghormatan tersebut pada sebagian tempat berkembang menjadi bentuk stratifikasi. Seorang Habib dapat diperlakukan seolah-olah mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada seorang kiai hanya karena nasabnya.

Jika penghormatan itu didasarkan pada kecintaan kepada Ahlul Bait, hal tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari tradisi keagamaan. Tetapi apabila penghormatan tersebut berubah menjadi anggapan bahwa keturunan Nabi secara otomatis lebih alim, lebih benar, atau lebih mulia daripada seorang ulama yang bukan keturunan Nabi, maka persoalannya menjadi berbeda.

Kemuliaan nasab tidak identik dengan keunggulan ilmu. Nasab adalah identitas genealogis. Ilmu adalah hasil proses belajar. Takwa adalah kualitas moral. Ketiganya tidak boleh dicampuradukkan. Karena itu, ungkapan seorang Habib yang menempatkan seorang Habib yang bodoh di atas puluhan atau bahkan tujuh puluh ulama yang alim harus ditolak apabila dimaksudkan sebagai prinsip keagamaan. Tidak ada dasar yang dapat digunakan untuk menjadikan kebodohan seseorang sebagai kemuliaan hanya karena ia mengklaim garis keturunan tertentu.

PWI dan Upaya Mengembalikan Peran Ulama Nusantara

Dalam konteks inilah muncul gerakan PWI atau PWI-LS yang berkaitan dengan KH. Imaduddin Utsman. Gerakan tersebut dapat dipahami sebagai respons terhadap apa yang mereka anggap sebagai dominasi narasi Ba’alwi dalam sejarah Islam Indonesia. Salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa Walisongo dan ulama Nusantara tidak seharusnya ditempatkan sebagai bagian dari silsilah Ba’alwi tanpa bukti historis yang kuat.

PWI juga membangun solidaritas diantara kelompok yang mengidentifikasi diri sebagai keturunan Walisongo dan mempertanyakan klaim bahwa Walisongo seluruhnya atau sebagian besar berasal dari garis Ba’alwi.

Di sini muncul persoalan yang juga harus diteliti secara serius. Sebagian literatur genealogis menghubungkan Walisongo, terutama Sunan Ampel dan keturunannya, dengan jalur Azmatkhan yang kemudian disambungkan kepada keluarga Ba’alwi.

Tetapi terdapat pula historiografi lain yang memberikan asal-usul berbeda bagi sebagian tokoh Walisongo. Sumber-sumber Jawa, babad, historiografi pesantren dan penelitian akademik tidak selalu memberikan silsilah yang sama.

Dengan demikian, klaim bahwa Walisongo pasti keturunan Ba’alwi belum dapat dianggap sebagai satu-satunya versi sejarah yang tidak terbantahkan. Namun demikian, bantahan terhadap hubungan Walisongo dengan Ba’alwi juga harus memenuhi standar yang sama.

Jika seseorang menolak sebuah silsilah, ia juga harus memberikan sumber alternatif yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kritik terhadap satu konstruksi genealogis justru melahirkan konstruksi genealogis baru yang juga tidak diuji.

Ketika Identitas Makam Diperdebatkan

Salah satu persoalan paling sensitif dalam konflik ini adalah persoalan makam. Dalam polemik kontemporer terdapat sejumlah tuduhan bahwa makam tokoh lokal kemudian diidentifikasi sebagai makam tokoh Ba’alwi. Salah satu kasus yang sering dibicarakan adalah makam KRT Sumodiningrat di Jejeran, Bantul, yang oleh sebagian pihak dihubungkan dengan Habib Hasan bin Thoha bin Yahya di Semarang.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan makam tidak sesederhana siapa yang lebih dahulu memberikan nama. Dalam sejarah, perubahan nama makam dapat terjadi karena berbagai sebab: tradisi lisan, perubahan politik, penghormatan terhadap tokoh, kesalahan identifikasi, penyatuan tradisi lokal, bahkan konstruksi genealogis yang muncul kemudian.

Karena itu, apabila terdapat dugaan “pembaalwian” makam tokoh lokal, penelitian harus dilakukan dengan metode yang jelas. Tanpa penelitian, istilah “makam palsu” dapat berubah menjadi tuduhan yang tidak lebih kuat daripada klaim yang sedang dikritik.

Walisongo Tidak Boleh Dijadikan Alat Legitimasi

Walisongo merupakan bagian fundamental dari sejarah Islam Nusantara. Karena itu, siapapun yang ingin menghubungkan Walisongo dengan kelompok genealogis tertentu harus menyediakan bukti yang dapat diuji.

Demikian pula, siapa pun yang ingin memutus hubungan Walisongo dengan suatu garis genealogis harus menyediakan bukti yang sama kuatnya. Hal yang tidak boleh dilakukan adalah menjadikan Walisongo sebagai alat legitimasi kelompok.

Jika Walisongo memang mempunyai hubungan genealogis dengan Nabi Muhammad saw, fakta tersebut tidak perlu dibesar-besarkan menjadi dasar superioritas sosial.  Walisongo lebih besar daripada persoalan perebutan nasab. Mereka merupakan bagian dari proses panjang pembentukan masyarakat Muslim Nusantara.

Masalah yang Sesungguhnya Bukan Hanya Nasab

Pada titik tertentu, konflik Ba’alwi dan PWI harus dibaca lebih luas.Persoalan sesungguhnya bukan hanya “Siapa keturunan Nabi?” Persoalan yang lebih besar adalah: “Siapa yang berhak menentukan kebenaran sejarah Islam Indonesia?”

Apakah jawabannya keluarga-keluarga yang memiliki tradisi nasab? Apakah jawabannya ulama pesantren? Apakah jawabannya akademisi? Apakah jawabannya pemerintah? Jawabannya seharusnya: tidak satupun secara tunggal.

Sejarah harus dibangun melalui penelitian. Nasab harus diuji melalui ilmu nasab. Dokumen harus diuji melalui kritik sumber. Makam harus diteliti melalui arkeologi dan epigrafi. Tradisi lisan harus ditempatkan sesuai kedudukannya sebagai sumber sejarah, dan semua pihak harus bersedia menerima hasil penelitian meskipun hasil tersebut tidak sesuai dengan kepentingan kelompoknya.

Jalan Keluar dari Konflik

Konflik ini tidak akan selesai melalui saling kecam. Ia juga tidak akan selesai dengan deklarasi bahwa satu kelompok benar dan kelompok lain sesat. Ada beberapa langkah yang lebih konstruktif.

Pertama, membentuk forum penelitian independen

Diperlukan forum yang melibatkan ahli nasab, sejarawan, filolog, ahli manuskrip, epigraf, arkeolog, dan ulama dari berbagai tradisi.

Forum tersebut tidak boleh berada di bawah dominasi Ba’alwi maupun PWI. Tujuannya bukan memenangkan kelompok tertentu, tetapi menguji bukti.

Kedua, membuka seluruh sumber

Kitab nasab, manuskrip keluarga, dokumen kolonial, arsip kerajaan, babad, catatan perjalanan, naskah pesantren dan dokumen makam harus dibuka untuk penelitian.

Tidak boleh ada prinsip “Ini dokumen keluarga kami, maka tidak boleh diperiksa.” Kalau sebuah dokumen digunakan untuk membuktikan klaim publik, maka secara ilmiah ia harus terbuka untuk kritik publik.

Ketiga, membedakan tingkat kepastian nasab

Nasab tidak harus selalu dibagi menjadi dua kategori: benar atau palsu, tapi terbukti kuat secara dokumen dan uji DNA.

Keempat, mengakhiri stratifikasi berdasarkan nasab

Seorang Habib harus dihormati sebagai manusia dan Muslim. Jika ia ulama, hormati ilmunya. Jika ia saleh, hormati kesalehannya. 

Tetapi seorang kiai yang bukan keturunan Nabi tidak boleh ditempatkan lebih rendah karena persoalan darah, atau bisa juga terbukti bahwa para kiai juga keturunan Nabi Muhammad saw melalui jalur para wali penyebar Islam di Indonesia. Tapi tetap  Islam tidak membangun kelas sosial berdasarkan keturunan.

Kelima, PWI juga harus menjaga objektivitas

Kritik terhadap Ba’alwi tidak boleh berkembang menjadi kebencian terhadap orang Yaman. Menolak klaim nasab tertentu tidak berarti menolak seluruh keturunan Yaman. 

PWI justru akan lebih kuat secara moral apabila mampu membedakan kritik terhadap sebuah klaim dengan kebencian terhadap kelompok.

Keenam, Ba’alwi harus bersedia menerima kritik ilmiah

Di sisi lain, kalangan Ba’alwi harus menyadari bahwa penghormatan kepada Dzurriyah Nabi tidak berarti setiap klaim genealogis menjadi kebal dari penelitian.

Jika nasab benar, penelitian justru akan memperkuatnya. Jika terdapat kelemahan dalam sumber, penelitian akan menunjukkan di mana kelemahannya, tidak ada alasan bagi ilmu untuk ditakuti.

Mengembalikan Islam kepada Ukuran Ilmu dan Takwa

Konflik nasab ini pada akhirnya memberikan pelajaran yang lebih luas tentang masyarakat Muslim Indonesia. Islam memberikan ruang bagi semuanya, selama ukurannya adalah ilmu, akhlak dan ketakwaan. Nasab memiliki tempatnya sendiri. Ia adalah bagian dari sejarah manusia dan memiliki nilai tertentu dalam tradisi Islam, khususnya dalam penghormatan kepada Dzurriyah Nabi. 

Kalangan Ba’alwi dan PWI pada akhirnya mempunyai kepentingan yang sama, yaitu menjaga kehormatan Islam dan sejarah umat Islam Indonesia. Karena itu, penyelesaian terbaik bukanlah mencari kelompok mana yang harus menang. Pemenangnya adalah kebenaran sejarah.

Jika penelitian membuktikan sebuah nasab, kita harus menerimanya. Jika penelitian menunjukkan adanya mata rantai yang lemah, kita harus mengakuinya. Jika sebuah makam ternyata salah identifikasi, identitasnya harus diluruskan. Jika suatu tuduhan ternyata tidak terbukti, tuduhan tersebut harus ditarik.

Jika selama ini ada penghormatan sosial yang berlebihan kepada seseorang hanya karena nasabnya, maka masyarakat perlu mengembalikan penghormatan tersebut kepada tempat yang semestinya. Sebab Islam Nusantara tidak dibangun oleh satu garis keturunan. Ia dibangun oleh jaringan ulama, santri, pedagang, sufi, kerajaan Islam, para wali, guru-guru pesantren, dan jutaan Muslim biasa yang selama berabad-abad menjaga agama ini.