BERITA TERBARU
Kementerian ATR/BPN Tuntaskan 35.294 Kasus Pertanahan hingga 2026 Kementerian PU Pulihkan Akses Jalan Gunung Kemala–Kota Liwa, Lampung Menaker Ajak Lulusan Kampus Kembangkan Growth Mindset dan Kolaborasi AI Ketua DPD RI Sultan Sambut Baik Rencana Presiden Tambah 100 M setiap Ibukota Provinsi BP Tapera Hadiri Tanwir Muhammadiyah 2026, Perkuat Sinergi RumahMu untuk Perluasan Akses Hunian Menteri Pariwisata Kukuhkan 316 Lulusan Poltekpar Lombok yang Siap Bersaing di Industri Pariwisata Global Jeddah Tower Segera Salip Burj Khalifa, Bakal Jadi Gedung Tertinggi di Dunia pada 2028 BNI Perkuat Literasi Keuangan Siswa Sekolah Rakyat Sejak Dini AS Hentikan Seluruh Penerbangan Nasional, Gangguan Komunikasi Ganggu Lalu Lintas Udara Kementerian PU Percepat Pemulihan Konektivitas Jalan Bireuen–Bener Meriah dan Gayo Lues–Abdya di Aceh
NASIONAL

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi isu STNK untuk pembelian BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga Klarifikasi isu STNK untuk pembelian BBM Subsidi
dok. PT Pertamina

PT Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa informasi mengenai kewajiban menunjukkan STNK sebagai syarat untuk pembelian BBM di SPBU bukan merupakan kebijakan nasional. Mekanisme tersebut merupakan rencana pengawasan yang bersifat lokal di wilayah Sumatera Selatan.

Menanggapi informasi yang telah berkembang luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat, Pertamina Patra Niaga memutuskan untuk membatalkan rencana implementasi mekanisme tersebut. Ketentuan pembelian BBM tetap mengacu pada regulasi dan ketentuan yang berlaku.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menyampaikan perusahaan sangat memperhatikan respons dan masukan masyarakat atas informasi yang tersebar dari wilayah Sumatera Selatan dan meluas sehingga menjadi pembahasan secara Nasional, dan menimbulkan ketidaknyamanan pada masyarakat.

“Kami memahami respons dan perhatian masyarakat terhadap informasi yang beredar. Untuk itu, kami meminta Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan untuk membatalkan implementasi mekanisme tersebut. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang timbul akibat informasi yang berkembang dan menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak secara Nasional,” ujar Kitty.

Pertamina Patra Niaga memastikan setiap kebijakan terkait penyaluran BBM yang berkaitan dengan masyarakat akan dikoordinasikan terlebih dahulu dengan regulator, khususnya BPH Migas, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan terkait.

Dalam memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap lembaga penyalur. Sepanjang Januari hingga 3 September 2026, Pertamina Patra Niaga telah melakukan pembinaan kepada lebih dari 900 SPBU di seluruh wilayah operasional.

Apabila terbukti terdapat pelanggaran, Pertamina Patra Niaga akan memberikan sanksi sesuai tingkat pelanggaran, mulai dari peringatan tertulis, skorsing, hingga pemutusan hubungan usaha. Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk mendorong penindakan terhadap penyalahgunaan BBM subsidi.

Selain pengawasan di lapangan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan melalui penggunaan QR Code Subsidi Tepat pada aplikasi MyPertamina untuk mendukung penyaluran BBM subsidi kepada masyarakat yang berhak.

Masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait produk dan layanan Pertamina dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.