BERITA TERBARU
Mendagri Tito Minta Kepala Daerah Kawal Penetapan Upah Minimum 2027 Jangkauan ATR/BPN Dekat Diperluas, Masyarakat di 19 Kab/Kota Kini Bisa Akses Layanan Pertanahan dengan Lebih Mudah Pastikan Bansos Tepat Sasaran, Mendagri Imbau Daerah Dukung Registrasi Layanan Digital Perlindungan Sosial Bela Kepentingan Rakyat, Mentan Amran Tak Gentar Hadapi Mafia Pangan Mendagri Apresiasi Inisiatif Pembentukan RUU Adminduk, Perkuat Layanan Publik dan Pelindungan Data Perkuat Peran Kadin melalui RUU Kadin, Pemerintah Serahkan Daftar Inventarisasi Masalah Dulu Dibuang dan Dibakar, Warga Kampung Weri Kini Bisa Olah Limbah Pala Jadi Briket Bernilai Jual DPD RI Serahkan Sepenuhnya Pilihan Cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto Jelang Nataru, Komite II DPD RI Dorong Kemenhub Pastikan Transportasi Aman dan Konektivitas Daerah Terjamin Tingkatkan Akuntabilitas Zakat, BAZNAS RI Perkuat Tata Kelola Arsip hingga Daerah
NASIONAL

Momentum HANTARU 2026, Kementerian ATR/BPN Dekatkan Layanan Pertanahan kepada Masyarakat

Momentum HANTARU 2026, Kementerian ATR/BPN Dekatkan Layanan Pertanahan kepada Masyarakat
dok. Kementerian ATR/BPN

Momentum Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2026 dimanfaatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Upaya itu diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA+) serta transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan kewilayahan.

“Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertipikasi Tanah atau LARASITA+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, saat memimpin Upacara Peringatan HANTARU 2026, di Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Kamis (24/09/2026).

Melalui LARASITA+, masyarakat dapat memperoleh sejumlah layanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantah. Layanan yang disediakan untuk masyarakat meliputi konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, serta layanan Hak Tanggungan dan Roya.

Selain menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi OTK Kantah, dari pendekatan tematik jadi pendekatan kewilayahan. Setelah perubahan tahap pertama diterapkan pada 10 Kantah, tahap kedua diluncurkan pada momentum HANTARU 2026 ini ke 50 Kantah. “Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027,” terang Menteri Nusron.

Menurutnya, transformasi layanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan beriringan dengan penguatan integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN. “Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi,” pungkas Menteri Nusron.

Transformasi layanan pertanahan ini menjadi salah fokus yang diharapkan Menteri Nusron ikut didukung dan dipercepat seluruh jajaran. HANTARU tahun 2026 juga menggunakan tema besar, “Transformasi, Melayani Lebih Pasti” untuk makin memperkuat semangat dalam mewujudkan perubahan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.