Menhut Bersama Pangdam V/Brawijaya dan Wagub Jatim Tinjau Langsung Penanganan Kebakaran TN Bromo Tengger Semeru

Probolinggo, — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bersama Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rudy Saladin, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak melakukan peninjauan langsung penanganan kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, Minggu (9/8).

Peninjauan dilakukan untuk memastikan upaya pengendalian kebakaran berjalan optimal sekaligus memperkuat sinergi antara Kementerian Kehutanan, TNI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh unsur terkait dalam menghadapi kebakaran di kawasan konservasi tersebut.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menginstruksikan penutupan sementara secara total kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menyusul kebakaran yang terjadi di kawasan tersebut.

Penutupan dilakukan sebagai langkah untuk memastikan seluruh unsur dapat memusatkan perhatian pada upaya pemadaman kebakaran sekaligus mengantisipasi potensi munculnya kebakaran di lokasi lain. Selain itu, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan keselamatan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Menginstruksikan Kepala Balai untuk menutup sementara secara total TN Bromo Tengger Semeru. Tujuannya satu, agar semua bisa fokus memadamkan api sekaligus mengantisipasi terjadinya kebakaran lagi di tempat lain,” ujar Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Menteri menegaskan, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam penanganan kebakaran di kawasan TNBTS.

“Yang kedua juga terkait safety, safety first, yang menyangkut nyawa warga negara akibat bencana ini,” tegasnya.

Untuk mempercepat pengendalian kebakaran, saat ini tiga helikopter telah dioperasikan untuk mendukung pemadaman dari udara (water bombing), khususnya pada titik-titik api yang berada di kawasan dengan kelerengan dan medan yang sulit dijangkau oleh pasukan darat.
Menteri Kehutanan mengatakan, operasi pemadaman dari udara dilakukan untuk menjangkau titik api yang tidak memungkinkan ditangani secara efektif melalui jalur darat.

“Untuk pemadaman sekarang, ada tiga helikopter yang sudah beroperasi untuk pemadaman titik api, terutama di kelerengan yang tidak bisa dijangkau oleh pasukan darat,” kata Raja Juli.

Sementara itu, pasukan darat tetap melakukan pemadaman secara langsung sekaligus membuat sekat bakar untuk membantu mengendalikan dan mencegah penjalaran api. Menteri juga menyampaikan bahwa Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilakukan dalam 10 hari ke depan.

Berdasarkan perkembangan terakhir pada pagi hari 9 Agustus 2026, luas areal yang terdampak kebakaran di kawasan TNBTS diperkirakan mencapai sekitar 520 hektare. Angka tersebut merupakan estimasi sementara dan masih terus diperbarui melalui verifikasi serta pemantauan lapangan.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak menjelaskan, perkembangan luasan kebakaran saat ini dimana prioritas pemadaman dari udara saat ini difokuskan di kawasan puncak B29 di sisi paling timur. Kendala teknis yang dihadapi selain cuaca adalah ketersediaan air untuk upaya pemadaman.

“Beberapa sudah padam dan dijaga pasukan darat yang melakukan pengawasan. Sedangkan di sisi barat sudah disiagakan tim untuk mengantisipasi,” ujarnya

Untuk memastikan seluruh operasi berjalan terkoordinasi, unsur terkait juga membentuk satuan tugas (satgas) penanganan kebakaran TNBTS dengan menunjuk seorang Incident Commander. Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin menjelaskan, Incident Commander bertugas mengoordinasikan seluruh pergerakan dan kebutuhan operasi, baik di darat maupun udara.

“Kita bentuk satgas dengan menunjuk Incident Commander untuk mengoordinir semua pergerakan udara dan darat, termasuk kebutuhan lapangan bisa melalui satgas yang dibentuk,” ujarnya.

Pembentukan satgas ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat dalam operasi, termasuk Kementerian Kehutanan, BNPB, BPBD, TNI, POLRI, dan unsur lainnya.

Berdasarkan Sistem Peringkat Bahaya Kebakaran (SPBK) pada 9 Agustus 2026, sebagian wilayah Jawa Timur berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kondisi tersebut menjadi perhatian Kementerian Kehutanan untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan seluruh unsur pengendalian karhutla, terutama pada wilayah yang memiliki tingkat kemudahan terbakar tinggi.