Indonesia Dinilai Bisa Perluas Dukungan Internasional untuk Palestina

Indonesia dinilai memiliki peluang memperluas dukungan internasional bagi Palestina dengan merangkul negara-negara di luar kelompok yang selama ini konsisten mendukung kemerdekaan Palestina. Diplomasi melalui berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dinilai dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong terwujudnya solusi dua negara.

Sebagaimana diberitakan ANTARA News, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Muhammad Syaroni Rofii, mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaannya di sejumlah organ PBB untuk memperkuat diplomasi dan membangun dukungan yang lebih luas.

“Indonesia bisa menggalang dukungan di luar lingkaran yang selama ini sudah solid mendukung Palestina. Keanggotaan Indonesia di sejumlah organ PBB bisa dimaksimalkan untuk melakukan lobby,” kata Syaroni.

Menurut dia, terdapat pergeseran sikap di sejumlah negara Barat dalam memandang konflik Palestina dan Israel. Uni Eropa, misalnya, telah menyampaikan kritik terhadap tindakan Israel di Gaza serta rencana pembangunan permukiman di kawasan E1.

Syaroni juga menyoroti pernyataan sejumlah tokoh Eropa yang mengkritik kondisi yang dialami rakyat Palestina. Perkembangan tersebut dinilai membuka ruang bagi Indonesia untuk memperluas komunikasi diplomatik dengan negara-negara yang sikapnya mulai berkembang.

Ia menambahkan, dukungan mayoritas negara anggota PBB terhadap pengakuan Palestina dapat menjadi modal penting dalam mendorong implementasi solusi dua negara.

“Jika melihat tren dukungan di PBB, mayoritas negara sudah mengakui Palestina. Tinggal Amerika Serikat dan beberapa negara yang masih menolak. Indonesia dan negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) perlu meyakinkan AS tentang opsi solusi dua negara harus segera diimplementasikan,” ujarnya.

Upaya diplomasi tersebut juga disuarakan pemerintah Indonesia dalam pertemuan Aliansi Global Tingkat Menteri untuk Implementasi Solusi Dua Negara di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada 23 September 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri RI periode 21 Oktober 2024 hingga 1 Oktober 2026, Sugiono, mendesak percepatan implementasi solusi dua negara di tengah kekerasan dan pengungsian yang masih dialami rakyat Palestina.

“Rakyat Palestina masih menghadapi kekerasan dan pengungsian. Kita harus mengakhiri kenyataan ini,” kata Sugiono.

Ia menjelaskan, dukungan internasional terhadap solusi dua negara terus meningkat setelah Deklarasi New York dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 diadopsi. Pengakuan terhadap Negara Palestina juga terus bertambah.

Sugiono menilai perkembangan tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata melalui kerja sama internasional. Momentum politik yang terbentuk harus dimanfaatkan untuk mendorong penyelesaian konflik secara konkret dan kolektif.

Dengan memanfaatkan forum multilateral dan memperluas komunikasi dengan negara-negara yang belum mengakui Palestina, Indonesia diharapkan dapat memperkuat dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina serta mendorong pelaksanaan solusi dua negara.