BERITA TERBARU
Portugal Mulai Bangkit Usai Cristiano Ronaldo Pensiun, Era Baru Jorge Jesus Langsung Menggila Kemenkes Ungkap 73 Persen Penderita Diabetes di Indonesia Belum Terdiagnosis, Ini Penyebabnya Jelang KTT ASEAN 2026, Warga Filipina Bakar Patung Donald Trump dalam Aksi Protes TEP Unpad Hadirkan Energi Surya untuk Sekolah dan Fasilitas Publik di Fakfak HUT Ke-70 Lamsel, Wamen Viva Yoga: Sejarah Transmigrasi Berawal Dari Lamsel Meta Didenda Rp14,6 Triliun di Italia, Facebook dan Instagram Disorot soal Akses Foto Pengguna Capaian FLPP Provinsi Kepri Hampir Terpenuhi, BP Tapera Ajak Masyarakat Terus Sebarkan Informasi FLPP Kementerian PU Kerahkan Excavator Tangani Banjir di Subulussalam Sixerhood Sukses Gelar The Mahakam Charity Golf, Himpun Donasi Rp200 Juta melalui BAZNAS RI Kementerian PU Salurkan 894.450 Liter Air Bersih untuk 20.181 KK Masyarakat Terdampak Kekeringan di Babel dan Sulbar
DAERAH

Optimalkan Jalur Penyeberangan Ramah Disabilitas di Rasuna Said, Gubernur Pramono: Alihkan Akses ke JPO Integrasi Jakarta Selatan

Optimalkan Jalur Penyeberangan Ramah Disabilitas di Rasuna Said, Gubernur Pramono: Alihkan Akses ke JPO Integrasi Jakarta Selatan
dok. , Pemprov DKI

Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan mengalihkan akses penyeberangan di Jalan H.R. Rasuna Said dengan membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama dan mengoptimalkan JPO integrasi yang terhubung dengan Stasiun LRT Rasuna Said dan Halte Transjakarta. Keputusan tersebut diambil setelah meninjau langsung kedua JPO yang berada berdekatan di Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (9/8).

“Dua-duanya ini fungsinya sama persis. Cuma yang satu dibuat oleh Pemerintah DKI Jakarta lebih lama, sementara yang satu lagi dibuat oleh LRT dan KAI lebih baru,” kata Gubernur Pramono.

JPO integrasi dinilai lebih memenuhi kebutuhan pengguna karena telah dilengkapi lift dan guiding block, sehingga lebih ramah bagi penyandang disabilitas dan lansia. Sementara itu, JPO lama belum memiliki fasilitas aksesibilitas yang memadai.

Pemprov DKI Jakarta juga tidak memilih opsi menyambungkan kedua JPO karena terdapat perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter yang berpotensi mengurangi kenyamanan dan aksesibilitas pengguna.

“Yang satu akan kita bongkar. Alasannya karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Kalau kita sambungkan, ada beda ketinggian yang cukup tinggi,” ujar Gubernur Pramono.

Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan penjelasan teknis dan melihat langsung kondisi kedua JPO. Setelah JPO lama dibongkar, akses penyeberangan akan difokuskan melalui JPO integrasi dengan memastikan seluruh fasilitas, termasuk lift, berfungsi optimal.

Gubernur Pramono menargetkan pembongkaran rampung paling lambat September atau Oktober 2026. Pelaksanaannya akan diatur agar tidak mengganggu arus lalu lintas di Jalan H.R. Rasuna Said.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, mengatakan pembongkaran akan dilakukan setelah penyelesaian administrasi aset bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah dan tahapan pelelangan.

“Kalau pembongkaran, saya lihat tidak begitu lama, mungkin sekitar dua-tiga minggu,” kata Heru.