BERITA TERBARU
DPD RI: Kekayaan Alam Daerah Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat Menag: Potensi Zakat Nasional Bisa Dioptimalkan melalui Integrasi UPZ BAZNAS BKSP DPD RI Dorong Diplomasi Parlemen Perkuat Posisi Indonesia sebagai Middle Power BAZNAS RI Siapkan UMKM Mustahik Naik Kelas Lewat Pelatihan Digital Marketing Gus Hilmy Usulkan Penyusun Kamus Al-Munawwir, KH Ahmad Warson Munawwir, sebagai Pahlawan Nasional Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah Pangeran Harry Siap Kembali ke Medan Perang, Bersedia Bantu Ukraina Lawan Rusia Pew Research Prediksi Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia pada 2035, Ini Penyebabnya Laba Perusahaan Anak BRI Group Tumbuh 43,5% YoY, Sinergi Holding UMi dan Bisnis Emas Perkuat Sumber Pertumbuhan yang Berkelanjutan Kemnaker dan Kementerian ESDM Bahas Penyelarasan Pengawasan K3 Sektor Energi
PARLEMEN

DPD RI: Kekayaan Alam Daerah Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat

DPD RI: Kekayaan Alam Daerah Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
dok. DPD RI

Besarnya investasi dan aktivitas hilirisasi sumber daya alam belum tentu berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil. DPD RI menilai pemerataan manfaat kekayaan alam membutuhkan lebih dari sekadar Dana Bagi Hasil (DBH), tetapi juga tanggung jawab korporasi, kepastian penerimaan daerah, dan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi.

Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br Sitepu mengatakan, DBH tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan dan pemulihan dampak aktivitas pertambangan. Karena itu, perusahaan yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan sumber daya alam juga harus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

“Kalau kita melihat hanya dari DBH, alokasi, itu tentu tidak akan cukup untuk recovery untuk suatu hal, misalnya proses pertambangan, kemudian juga apakah multiplier effect itu terjadi? Jadi penghitungan hanya dari DBH pasti tidak akan cukup,” ujar Badikenita dalam program Senator Menyapa di Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Ia berpandangan, prinsip keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam harus menempatkan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab pembangunan daerah. Korporasi yang memperoleh keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam tidak cukup hanya menjalankan kegiatan produksi dan membayar kewajiban kepada negara, tetapi juga perlu berkontribusi terhadap kebutuhan masyarakat dan wilayah tempat usahanya beroperasi.

Badikenita juga menyoroti pentingnya memperluas manfaat hilirisasi bagi tenaga kerja lokal. Menurutnya, manfaat hilirisasi harus dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, alih teknologi, dan terbukanya peluang bagi tenaga kerja lokal untuk menduduki posisi strategis. Kegiatan industri juga perlu terhubung dengan sektor pertanian, peternakan, dan UMKM agar perputaran ekonomi tidak hanya dinikmati korporasi.

Sementara itu Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menyoroti persoalan transparansi perhitungan dan pembayaran DBH kepada daerah penghasil. Ia mengungkapkan masih terdapat hak daerah dari tahun 2024 yang belum dibayarkan, padahal penerimaan tersebut dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah.

“Banyak DBH dari 2024 yang belum dibayar. Itulah daerah, yang menjadi hak mereka juga masih diutang. DPD RI akan terus memperhatikan persoalan tersebut agar pembayaran DBH tidak berlarut-larut dan daerah memiliki keleluasaan untuk menggerakkan pembangunan,” kata Angelius.

Selain memperjuangkan kepastian DBH, ia mengingatkan bahwa kekayaan alam tidak hanya identik dengan tambang, mineral, dan gas. Potensi perikanan, savana, hingga energi matahari juga merupakan sumber daya yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Karena itu, Angelius menilai daerah perlu diberi ruang untuk mengembangkan potensi ekonomi sesuai karakter wilayahnya. Pengelolaan sumber daya alam juga harus melibatkan masyarakat lokal dan masyarakat adat, termasuk dengan menghormati hak mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah dan ruang hidupnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menilai formulasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DBH perlu ditinjau kembali agar daerah penghasil memiliki kepastian dalam merencanakan pembangunan. Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur pendukung hilirisasi dan pemberdayaan masyarakat lokal diperkuat melalui regulasi yang jelas.

Anwar menegaskan, pemberdayaan masyarakat lokal perlu memiliki landasan regulasi yang jelas, sehingga pemerintah daerah mempunyai dasar yang kuat untuk memastikan masyarakat setempat memperoleh kesempatan dan manfaat dari kegiatan industri.