BERITA TERBARU
Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat BULD DPD RI Perkuat Sinergi Nasional, Dorong Regulasi Pusat–Daerah yang Berkualitas dan Berpihak pada Masyarakat Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, DJP Bakal Genjot Penagihan hingga Akhir Tahun Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak Dukung Swasembada Pangan, Wamentan Alim Bahas Penguatan Kemitraan dengan IFAD Geger! Ikan ‘Zombi’ Bermunculan di Sungai Mekong, Diduga Akibat Limbah Tambang Erling Haaland Menggila! Borong 6 Gol dan Jadi Pahlawan Norwegia Lolos Dramatis ke Perempat Final Go Kyung-pyo Hiatus Usai Terlibat Kasus Mengemudi Mabuk BAZNAS RI Raih Tiga Penghargaan SWA Award 2026 Bidang Layanan, Kepuasan Publik, dan Pemasaran Digital
KORPORASI

Raker UPZ 2026, BAZNAS Tekankan Tiga Pilar Pengelolaan Zakat

Raker UPZ 2026, BAZNAS Tekankan Tiga Pilar Pengelolaan Zakat
dok. BAZNAS RI

Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Dr. H. Zainut Tauhid Sa’adi, M.Si., menekankan tiga pilar utama tata kelola zakat, yakni profesional, amanah, dan berdampak. Ketiganya menjadi prinsip penting bagi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam mengelola dana zakat agar sesuai syariah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Zainut dalam Rapat Kerja UPZ BAZNAS RI Tahun 2026 bertema “Memaksimalkan Dana Umat untuk Kesejahteraan Bangsa”, di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Turut hadir Ketua BAZNAS RI Dr. H. Sodik Mudjahid, M.Sc.; Pimpinan BAZNAS RI Dr. H. Rizaludin Kurniawan, S.Ag., M.Si., CFRM.; H. Idy Muzayyad, S.Hi., M.Si.; H. Syarifuddin, S.Ag., M.E.; Hj. Neyla Saida Anwar, M.H., M.Hum.; serta Sekretaris Utama BAZNAS RI H. Subhan Cholid, Lc., M.A.

Dalam pemaparannya, Zainut mengatakan pengelolaan zakat melalui lembaga resmi memungkinkan penyaluran yang lebih terukur dan tepat sasaran. Namun, hal itu harus diimbangi pengawasan untuk mengantisipasi risiko syariah, reputasi, hukum, audit, hingga persoalan administrasi.

“Harus dipastikan dana yang dikelola itu betul-betul sesuai dengan syariah agar tidak menimbulkan keraguan terhadap para muzaki yang menitipkan dananya kepada kita,” ujar Zainut.

Dia menjelaskan, prinsip profesional mengharuskan pengelolaan zakat dilakukan oleh amil yang kompeten dengan sistem dan prosedur baku. Setiap amil juga harus memahami regulasi BAZNAS agar pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) dan pencatatan dana berjalan sesuai ketentuan.

Adapun prinsip amanah berarti dana zakat dikelola sesuai syariah, peraturan, dan kehendak muzaki, termasuk memperhatikan zakat yang bersifat muqayyad atau memiliki peruntukan khusus sesuai keinginan muzaki.

“Jangan sampai kita menyerahkan atau menyalurkan zakat itu tidak memiliki dampak apa-apa. Setidak-tidaknya masyarakat penerima manfaat itu bisa lebih berdaya. Sering kita mengatakan ingin mengubah seorang mustahik menjadi muzaki,” katanya.

Pada kesempatan itu, Zainut menerangkan, prinsip berdampak harus diwujudkan melalui program pendistribusian yang mampu meningkatkan kapasitas dan keterampilan mustahik. Dengan begitu, zakat tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga mendorong penerima manfaat lebih mandiri dan berdaya.

Menurut Zainut, penguatan tata kelola UPZ juga harus ditopang kepatuhan terhadap regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Penerapan manajemen risiko serta audit internal, eksternal, dan syariah juga penting untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan zakat.

Rapat Kerja UPZ BAZNAS Tahun 2026 berlangsung pada 17–19 November 2026 dengan agenda penguatan tata kelola, strategi pengumpulan, dan peningkatan kapasitas UPZ. Adapun kegiatan yang dihadiri oleh 120 peserta dari Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, ini juga mencakup penyusunan rekomendasi hasil rapat kerja dan pemberian penghargaan UPZ BAZNAS Awards 2026.