BERITA TERBARU
Kemnaker Buka Pendaftaran Mitra Penyelenggara MagangHub Batch 3B hingga 26 November Sejalan dengan Arahan Presiden soal Energi Terbarukan, Ekspedisi Patriot Dampingi Petani Yapsi Olah Limbah Kakao Jadi Briket BAZNAS RI Perkuat Peran UPZ Bangun Kekuatan Ekonomi Umat Pimpin Satgas Bencana BUMN Peduli, BRI Dorong Sinergi Penanganan Kebencanaan Nasional Menaker: Semua Warga Berhak atas Kesempatan Kerja Layak Kemendagri Dorong Pemda Optimalkan Publikasi Capaian Kinerja Pemerintah hingga ke Masyarakat BULD DPD RI Perkuat Sinergi Nasional, Dorong Regulasi Pusat–Daerah yang Berkualitas dan Berpihak pada Masyarakat Pemerintah Kejar Kekurangan Pajak Rp514 Triliun, DJP Bakal Genjot Penagihan hingga Akhir Tahun Kementerian PU Lakukan Survei Geoteknik, Siapkan Desain Pile Slab untuk Jalan Nasional Simpang Obor, Siak Dukung Swasembada Pangan, Wamentan Alim Bahas Penguatan Kemitraan dengan IFAD
PARLEMEN

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Sultan Najamudin: DPD RI Kekuatan Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik
dok. DPD RI

Dengan kekuatan 152 anggota yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menjadi salah satu kekuatan representasi terbesar di parlemen dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

Namun, besarnya jumlah anggota tersebut tidak serta-merta menjadikan DPD RI sebagai kekuatan politik yang dapat mengusung kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden. Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, kedudukan konstitusional DPD RI berbeda dengan partai politik sehingga dukungan sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden merupakan sikap personal, bukan keputusan kelembagaan.

Sultan menjelaskan, dukungan tersebut muncul dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen. Menurutnya, kedekatan sejumlah anggota DPD RI dengan Dasco, termasuk penilaian terhadap perhatian yang bersangkutan kepada kepentingan daerah, menjadi latar belakang munculnya dukungan tersebut.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” katanya kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa dukungan politik yang disampaikan anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga. Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing, bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Sultan.