Setelah Gibran
Anak muda itu berjalan pada Kamis, 12 November 2026. Dia membawa surat pernyataan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan MPR.
Dalam surat yang dibawanya, dia menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil atas permintaan sendiri, dengan alasan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Sebelumnya, keputusan berhenti juga sudah didiskusikan dengan presiden. Anak muda itu juga mengatakan bahwa “Pak Prabowo sudah seperti ayahnya sendiri.”
Prabowo memberikan pidato atas surat itu. Pidato yang digelar di Istana negara itu dihadiri oleh pimpinan MPR. Hadir di sampingnya anak muda itu. Dalam pidatonya, Prabowo merasa berat hati. Tapi keputusan berhenti tidak bisa dicegahnya. Itu adalah bentuk jiwa ksatria. Tidak ada alasan lain yang diungkapkan oleh Gibran kecuali untuk kepentingan bangsa dan negara.
Pidato Prabowo ini juga tidak diselingi joke sebagaimana dia sering melakukan di setiap pidatonya yang kemudian menjadi viral. Tapi memang situasinya saat itu memang tidak memungkinkan untuk melakukan joke. Dia membaca dari awal sampai akhir. Isinya tertata rapih. Pidatonya kala itu, mirip bagusnya ketika dia pidato di forum internasional dengan menggunakan bahasa Inggris yang jelas. Terlihat berwibawa.
Setelah pidato usai, keduanya berpelukan. Sebagai gambaran simbolis bahwa perpisahan politik ini berlangsung tanpa konfrontasi terbuka. Ada yang bahagia, ada yang kecewa. Setidaknya secara formal dan di hadapan publik, tidak terlihat pertentangan antara presiden dan wakil presidennya. Ini petanda kedewasaan politik keduanya. Gibran yang masih muda itu cukup tenang. Meski itu pengalaman terburuknya, tetapi dia terlihat sangat dewasa. Salut untuk Mas Gibran.
Cara Gibran mengakhiri jabatan wapres ini patut ditiru. Bandingkan dengan sejumlah pengalaman politik di negara lain, ketika wakil presiden menghadapi tekanan untuk mundur akibat persoalan hukum atau dugaan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi justru melakukan perlawanan politik dan hukum. Apalagi melakukan penggalangan massa.
Betul kata Abdurahman Wahid (Gusdur) ketika dilengserkan sebagai presiden pada 2001 di sidang MPR. Kata Gusdur, tidak perlu ada jabatan yang perlu dibela mati-matian. Meski pasukan berani mati Gusdur sudah siap mengepung MPR. Ini juga demi kebaikan bangsa dan negara. Dan bapaknya Gibran, Jokowi yang pernah jadi presiden sebelum Prabowo sepertinya mengamini perkataan Gusdur: Jabatan hanya sementara.
Di Ekuador, Jorge Glas menolak mundur ketika parlemen mengajukan proses pemakzulan terhadap dirinya terkait dugaan korupsi Odebrecht pada 2017. Di Kenya pada 2024, ketika Wakil Presiden Rigathi Gachagua menghadapi pemakzulan parlemen juga melakukan perlawanan. Gacagua menolak tuduhan yang dialamatkan kepadanya dan melakukan pembelaan melalui tim pengacaranya, bahkan menggugat keputusan pemakzulan melalui jalur hukum, juga penggalangan massa.
Untuk Gibran, pemberhentian dirinya bermula dari keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan tidak ditemukan ijazah SMA sebagai prasyarat Gibran mendaftar sebagai calon wapres. Sebab Gibran sekolah di luar negeri yang ambil sistem yang berbeda dengan di Indonesia. Kemudian disusul keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa surat keterangan (suket) jenjang SMA Gibran tidak sah. Bahkan Suketnya harus dimusnahkan.
Dari situlah muncul desakan publik agar Gibran dimakzulkan. Anggota DPR juga ikut semangat. Padahal, dulu partai-partai pengusung mereka yang meloloskan Gibran. Baru kali ini dalam sejarah, sidang DPR dihadiri oleh banyak anggota. Padahal biasanya sepi meski membahas soal sidang penting. Yang pada akhirnya, DPR akan melakukan sidang untuk Hak Melakukan Pendapat pada Kamis, 12 November 2026 tetapi dibatalkan sebab Gibran pada tanggal itu menyatakan berhenti sebagai wapres.
Tapi setelah Gibran berhenti, babak baru muncul. Dorongan bahwa surat pemberhentian Gibran agar ditolak. DPR harus ambil langkah untuk memakzulkannya. Logika yang cacat. Kecuali mungkin ketika Gibran bertolak belakang dengan dorongan yang disuarakan anggota DPR. Tapi ada juga pemakzulannya itu agar Gibran tidak mendapatkan dana pensiun Rp. 20 juta perbulan.
Setelah Gibran berhenti, sebenarnya yang ingin diketahui banyak orang adalah siapa penggantinya. Parpol pengusung meski sudah menyatakan bahwa pendamping Prabowo pengganti Gibran diserahkan sepenuhnya ke presiden. Keputusannya tanggal 2 Desember dua nama itu sudah masuk ke MPR. Tapi kenyataanya, sudah muncul di berbagai platform media. Nama-nama yang siap menggantikan Gibran. Ada AHY dan Sufmi Dasco. Juga partai-partai lainnya seperti Puan Maharani dan Muhaimin Iskandar. Juga beredar dari tokoh-tokoh publik ormas keagamaan. Dari itu semua, nama Dasco yang kencang sekali dimunculkan.
Tapi saya pikir, parpol-parpol akan enggan mengusung nama untuk wapres di saat tingkat kepuasaan publik terhadap Prabowo kecil. Jikapun menyerahkan sepenuhnya ke Prabowo, ini modus loyalitas mereka ke Prabowo. Biasanya diujung para parpol seperti tokoh Minion. Mereka mencari big bos baru.
Setelah Gibran berhenti muncul juga narasi bahwa hantaman kritik publik secara langsung akan tertuju ke Prabowo. Gibran diyakini selama ini hanya sebagai bemper atau penyangga yang ikut menampung sebagian kritik terhadap kekuasaan. Jadi ketika Gibran berhenti, ada yang percaya bahwa Prabowo akan menjadi sasaran utama kritik tanpa adanya figur wakil presiden yang sebelumnya ikut berada di garis depan pertarungan persepsi publik. Jujur, ketika masih ada Gibran, kritik tetap ada dan juga ditujukan ke Prabowo. Jadi itu sebenarnya ketakutan yang berlebihan. Di negara demokrasi, kritik bebas dilakukan. Bahkan kita juga susah membedakan antara kritik dan konten kebencian.
Setelah Gibran berhenti, narasi yang muncul adalah pecahnya koalisi politik Prabowo dan Jokowi, atau yang sering disebut sebagai perpisahan antara geng Solo dan Hambalang. Bahkan publik menyebut perpisahan ini bisa menyenangkan PDIP. Muncul juga narasi bahwa tanpa Gibran, Prabowo hanya akan menjadi capres seumur hidup. Tapi begitulah narasi.
Dalam kajian komunikasi politik, Alister Miskimmon, Ben O’Loughlin, dan Laura Roselle melalui konsep strategic narratives dijelaskan bahwa aktor politik akan terus berusaha membangun narasi untuk membentuk pemahaman masyarakat mengenai identitas, kepentingan, dan arah politik. Narasi tersebut berkontestasi untuk mendapatkan kepercayaan publik. Sebagaimana pada akhirnya kita percaya akan keberadaan geng Solo, Hambalang, Cikeas, dan mungkin yang lainnya.
Aktor politik yang berhasil menguasai tafsir publik berpeluang memperoleh keuntungan politik, sementara pihak yang gagal membangun narasi dapat kehilangan legitimasi, bahkan sebelum terjadi perpecahan kekuasaan secara formal. Tafsir ini harus disikapi agar penafsiran publik tidak liar yang justru menjurus pada narasi-narasi destruktif yang menimbulkan rontoknya kohesi sosial kebangsaan kita. Ke depan, Prabowo harus merebut tafsir publik ini bahwa Prabowo, Jokowi, dan narasi-narasi lainnya baik-baik saja. Kita sedang menghadapi tantangan global yang tidak menentu. Jika persoalan domestiknya yang recehan ini tidak pernah reda, maka gonjang-ganjing global akan menghantam bangs akita, tidak peduli kita bersebrangan atau tidak.


