Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Membutuhkan Sinergi Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Pemerintah Daerah
Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/Kepala BPN) Nomor 14 Tahun 2024, proses pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat terbagi menjadi dua tahap, yaitu penetapan subjek hukum oleh pemerintah daerah, serta pencatatan dan penerbitan sertipikat oleh Kementerian ATR/BPN. Untuk memastikan kedua proses tersebut berjalan lancar, bukan hanya butuh […]


