BERITA TERBARU
Diajari TEP Unhas, Petani Cabai Saharey Hemat 80 Persen untuk Lawan Hama Cerita Masyarakat Usai Urus Sendiri Sertipikat Tanahnya: Ini di Luar Ekspektasi Saya Soroti Minimnya Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan, GKR Hemas Dorong Kesetaraan Peluang Politik Wamentan Saleh Pacu Bekasi Jadi Sentra Ekspor Beras, Pertanian Modern Digenjot Masuk Era MBG 2.0, BGN Perkuat Pengawasan, Transparansi Anggaran, dan Ketepatan Penerima Manfaat Menteri Dody Tinjau Proyek Jaringan Utama Air Limbah hingga Pengendali Banjir di Semarang Family Office di Indonesia Diklaim Dilirik Investor Asing, Benarkah Bisa Tarik Investasi? Raja Charles III Beri Ucapan Selamat Kemerdekaan Palestina, Pertama dalam Sejarah Inggris Persib Bandung Waspadai Bali United, Igor Tolic Tak Mau Terlena Hasil Pramusim Rangkaian Hari Transmigrasi 2026, Wamen Viva Yoga Meriahkan Gowes Kebangsaan
NASIONAL

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
dok. Kementerian ATR/BPN

Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas suatu bidang tanah tetap perlu memperhatikan kelengkapan bukti hak atas tanah tersebut. Apalagi jika tanah itu belum bersertipikat atau sertipikat yang dimiliki masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.
Masih banyak yang menganggap pembayaran PBB saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.

Meski tidak setara sertipikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri Mulianto.

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki. Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah.