BERITA TERBARU
Diajari TEP Unhas, Petani Cabai Saharey Hemat 80 Persen untuk Lawan Hama Cerita Masyarakat Usai Urus Sendiri Sertipikat Tanahnya: Ini di Luar Ekspektasi Saya Soroti Minimnya Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan, GKR Hemas Dorong Kesetaraan Peluang Politik Wamentan Saleh Pacu Bekasi Jadi Sentra Ekspor Beras, Pertanian Modern Digenjot Masuk Era MBG 2.0, BGN Perkuat Pengawasan, Transparansi Anggaran, dan Ketepatan Penerima Manfaat Menteri Dody Tinjau Proyek Jaringan Utama Air Limbah hingga Pengendali Banjir di Semarang Family Office di Indonesia Diklaim Dilirik Investor Asing, Benarkah Bisa Tarik Investasi? Raja Charles III Beri Ucapan Selamat Kemerdekaan Palestina, Pertama dalam Sejarah Inggris Persib Bandung Waspadai Bali United, Igor Tolic Tak Mau Terlena Hasil Pramusim Rangkaian Hari Transmigrasi 2026, Wamen Viva Yoga Meriahkan Gowes Kebangsaan
NASIONAL

Kemnaker Jelaskan Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027

Kemnaker Jelaskan Komponen KHL untuk Penghitungan Upah Minimum 2027
dok. Kemnaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjelaskan 268 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penghitungan upah minimum 2027. Komponen tersebut terbagi dalam empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, kesehatan dan pendidikan, kebutuhan pokok lain-lain, serta perumahan atau tempat tinggal.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menjelaskan, kelompok makanan terdiri atas 177 item, kesehatan dan pendidikan 22 item, kebutuhan pokok lain-lain 54 item, serta perumahan atau tempat tinggal 15 item.

“Penghitungan KHL memperhatikan berbagai kelompok kebutuhan hidup, mulai dari makanan, kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal. Komponen tersebut menjadi bagian penting dalam menggambarkan kebutuhan hidup layak pekerja,” kata Yassierli melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (21/11/2026).

Kerangka penghitungan KHL tersebut mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO) tahun 2025 berjudul Minimum Wage Study: Developing a Formula and Methodology for Minimum Wage Determination in Indonesia. Kerangka tersebut kemudian disesuaikan lebih lanjut dengan konteks Indonesia.

Penghitungan KHL untuk upah minimum 2027 dilakukan bersama Kemnaker, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Penghitungan tersebut mencakup KHL tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam penghitungan upah minimum, KHL menjadi salah satu pertimbangan Dewan Pengupahan dalam menentukan indeks tertentu (α). Penentuan indeks tersebut mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan upah minimum dengan KHL, serta faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

Formula penghitungan upah minimum menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang dikalikan dengan indeks tertentu (α). Rentang indeks tersebut ditetapkan sebesar 0,5 sampai dengan 1 sebagaimana diatur dalam Pasal 139 UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Yassierli mengatakan, pertimbangan KHL perlu berjalan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Ketiga aspek tersebut menjadi bagian dari pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum.

“Pertimbangan KHL perlu ditempatkan bersama kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan daerah. Dengan demikian, penentuan upah minimum dapat memperhatikan kebutuhan pekerja sekaligus mempertimbangkan keberlangsungan usaha,” ujar Yassierli.

Dalam penetapan upah minimum 2027, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK). UMP ditetapkan paling lanbat pada 21 November 2026, UMK paling lambatpada 25 November 2026, sedangkan UMSP dan UMSK masing-masing ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMK. Seluruh upah minimum tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2027.

UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pasal 140 ayat (5) mengatur larangan tersebut, sedangkan Pasal 288 mengatur ancaman pidananya. Pengusaha yang melanggar dapat dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta. Sementara itu, korporasi dapat dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.