BERITA TERBARU
BAZNAS RI Bahas Kerja Sama Bantuan Kemanusiaan Palestina dengan YPSP Kementerian PU Jaga Pasokan Air Irigasi 2.563 Hektare Sawah di Bantul dan Kulon Progo Kementerian PU Targetkan Sekolah Rakyat Tahap III Tanah Datar Rampung Tahun 2027 GIIAS Semarang 2026 Resmi Dibuka, 19 Merek Otomotif Ramaikan Pameran Satu Dekade IDDC Dukung Peningkatan Daya Saing Produk melalui Desain Wamenpar: Poparnas 2026 Buka Peluang Ekonomi dan Promosi Wisata Daerah Pertamina Siapkan Bisnis Energi Hijau sebagai Sumber Pertumbuhan Baru Jelaskan RUU Pengaturan Reforma Agraria, Dirjen Penataan Agraria: Disiapkan untuk Urai Kebuntuan Hukum Penyelesaian Konflik Agraria Tiga Anaknya Syahid di Gaza, Ulama Palestina Ini Datangi BAZNAS Ungkap Penderitaan Warga Pemprov Sumbar dan DPRD Gelar Aksi Sehat Bersama Parlemen
NASIONAL

Usai Pimpin Upacara di Ende, Menteri Dody Langsung Bertolak ke Nagekeo

Usai Pimpin Upacara di Ende, Menteri Dody Langsung Bertolak ke Nagekeo
dok. Kementerian PU

Usai memimpin Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Marilonga, Kabupaten Ende, Senin (17/8/2026), Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo langsung bertolak ke Kabupaten Nagekeo untuk meninjau dan mempercepat penanganan dampak gempa bumi yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kehadiran Menteri Dody di Nagekeo merupakan bagian dari upaya Kementerian PU memastikan penanganan infrastruktur terdampak berjalan cepat dan kebutuhan dasar masyarakat dapat segera dipenuhi. Setibanya di Nagekeo, Menteri Dody melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta melihat langsung kondisi dan kebutuhan penanganan di wilayah terdampak.

Menteri Dody menegaskan bahwa pemerintah pusat harus hadir secara cepat ketika terjadi bencana. Penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama terhadap infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar.

“Arahan dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, ketika terjadi bencana, tidak boleh dibiarkan terlalu lama. Secepat-cepatnya harus kita tangani dan kita pulihkan,” kata Menteri Dody dalam rakor di Nagekeo, Senin (17/8/2026).

Menteri Dody meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data dan lokasi infrastruktur yang terdampak. Selanjutnya Kementerian PU akan menurunkan tim untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap titik-titik terdampak berkoordinasi dengan pemerintah daerah. 

“Untuk tahap pertama, tidak perlu terlalu detail dulu. Saya tahu data bencana pasti terus bertambah. Hari ini mungkin sekian, besok bisa bertambah lagi. Data awal saja diberikan kepada kami, kemudian tim bisa segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk mengecek satu per satu dan mulai bekerja,” ujar Menteri Dody.

Menteri Dody  meminta penanganan dilakukan berdasarkan skala prioritas, terutama pada infrastruktur yang berpengaruh langsung terhadap mobilitas masyarakat dan pelayanan dasar. Pemerintah daerah dipersilakan menyampaikan titik-titik yang membutuhkan penanganan segera agar dapat dikoordinasikan dengan pemerintah pusat.

“Mana yang prioritas dan mana yang membutuhkan penanganan segera, itu yang kita mulai kerjakan. Kalau dari pemerintah kabupaten ada yang mau diajukan, silakan disampaikan. Pemerintah pusat memang berkewajiban membantu, dan kepala daerah juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah,” tutur Menteri Dody. 

Saat ini penanganan darurat telah dilaksanakan Kementerian PU untuk mempercepat pemulihan pascagempa di NTT, salah satunya di Kabupaten Nagekeo. Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya, dukungan air bersih telah dimobilisasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.  

Sementara itu, untuk menjaga konektivitas wilayah, Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT telah melakukan pemantauan dan penanganan terhadap sejumlah titik longsoran pada ruas jalan nasional yang terdampak gempa. Beberapa titik yang telah ditangani adalah pada ruas Wolowaru – Maumere, Malwatar – Batas Kota Ruteng dan Aegela – Batas Kota Ende.

Kementerian PU akan terus berkoodinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan penanganan dilakukan secara cepat dengan mengutamakan infrastruktur yang paling mendesak bagi masyarakat. Selain pemulihan konektivitas jalan, dukungan terhadap kebutuhan air bersih juga menjadi bagian penting dalam penanganan pascabencana, sembari menunggu hasil pendataan lebih lengkap terkait kondisi permukiman dan infrastruktur dasar lainnya.