Masuk Era MBG 2.0, BGN Perkuat Pengawasan, Transparansi Anggaran, dan Ketepatan Penerima Manfaat
Malang, DARIM.ID – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui transformasi yang disebut sebagai MBG 2.0. Memasuki fase ini, BGN menetapkan tiga prioritas utama, yaitu peningkatan fungsi pengawasan, penguatan respons terhadap aduan masyarakat, serta penggunaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran.
Sudaryono selaku Kepala BGN menjelaskan bahwa penguatan tersebut telah menjadi fokus pembenahan dalam empat bulan terakhir. Hal ini dituturkannya saat ditemui di Malang, Sabtu (21/11).
“Sejak 4 bulan ini kami namakan MBG 2.0. Ada 3 hal yang menjadi prioritas kami, yaitu meningkatkan fungsi pengawasan dalam rangka supaya SOP dijalankan dengan benar. Pengawasan di dalamnya termasuk grading dapur dan kesesuaian kualitas. Kedua, responsif terhadap aduan karena BGN era sekarang ini ingin publik lebih banyak ikut mengawasi dan saluran untuk menyalurkan aduan. Ketiga adalah penggunaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran sehingga dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Mas Dar.
Salah satu bentuk penguatan akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui kewajiban setiap SPPG untuk menyusun Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan ini menjadi instrumen pengawasan untuk memastikan penggunaan anggaran operasional dapur tercatat secara transparan dan dapat diperiksa apabila ditemukan ketidaksesuaian.
“Era MBG 2.0 semua dapur diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban (LPDH/Laporan Penggunaan Dana Harian),” tambahnya.
Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyampaikan bahwa saat ini hampir seluruh dapur telah menyampaikan LPDH dengan baik. Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan salah satu bentuk transparansi dalam pengelolaan anggaran MBG. Apabila ditemukan anomali dalam penggunaan dana, BGN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap laporan penggunaan dana dapur terkait.
Selain transparansi anggaran, BGN juga memperkuat ketepatan sasaran penerima manfaat melalui sistem penetapan yang lebih tertib. Setiap dapur harus memiliki surat penetapan penerima manfaat, sehingga setiap ompreng atau wadah makanan yang didistribusikan memiliki kejelasan mengenai pihak yang menerima. Kelengkapan identitas peserta didik, termasuk Nomor Induk Siswa dan data sekolah, juga harus dipastikan.
Melalui transformasi MBG 2.0, BGN berupaya membangun sistem penyelenggaraan program yang semakin tertib, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan yang lebih kuat, keterlibatan masyarakat melalui aduan, serta ketepatan penggunaan anggaran dan penyaluran makanan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan MBG di seluruh Indonesia.
Biro Hukum dan Humas
Badan Gizi Nasional


