BERITA TERBARU
Diajari TEP Unhas, Petani Cabai Saharey Hemat 80 Persen untuk Lawan Hama Cerita Masyarakat Usai Urus Sendiri Sertipikat Tanahnya: Ini di Luar Ekspektasi Saya Soroti Minimnya Keterlibatan Perempuan di Pemerintahan, GKR Hemas Dorong Kesetaraan Peluang Politik Wamentan Saleh Pacu Bekasi Jadi Sentra Ekspor Beras, Pertanian Modern Digenjot Masuk Era MBG 2.0, BGN Perkuat Pengawasan, Transparansi Anggaran, dan Ketepatan Penerima Manfaat Menteri Dody Tinjau Proyek Jaringan Utama Air Limbah hingga Pengendali Banjir di Semarang Family Office di Indonesia Diklaim Dilirik Investor Asing, Benarkah Bisa Tarik Investasi? Raja Charles III Beri Ucapan Selamat Kemerdekaan Palestina, Pertama dalam Sejarah Inggris Persib Bandung Waspadai Bali United, Igor Tolic Tak Mau Terlena Hasil Pramusim Rangkaian Hari Transmigrasi 2026, Wamen Viva Yoga Meriahkan Gowes Kebangsaan
DAERAH

Tak Hanya Bedah Rumah, BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah untuk Warga Sukatani

Tak Hanya Bedah Rumah, BPN Banten Serahkan 20 Sertipikat Tanah untuk Warga Sukatani
dok. Kanwil BPN Provinsi Banten

Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian layak terus diperkuat pemerintah. Sejalan dengan Program Bedah Rumah 2026 yang menargetkan perbaikan 400 ribu unit rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia, kepastian hukum atas kepemilikan tanah juga menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman dan perlindungan bagi masyarakat.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Banten, Harison Mocodompis bersama Kepala Kantor Kabupaten Tangerang, Hermawan dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Fahmi turut meninjau langsung hasil perbaikan rumah penerima Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kec. Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, BPN turut menyerahkan sebanyak 20 sertipikat tanah kepada masyarakat Desa Sukatani sebagai bentuk komitmen BPN dalam memberikan kepastian hukum hak atas tanah sekaligus mendorong masyarakat untuk memiliki legalitas kepemilikan tanah yang jelas.

Pada kesempatan itu, Harison Mocodompis juga memberikan edukasi mengenai tata cara pendaftaran tanah kepada masyarakat. Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen persyaratan, antara lain KTP atau identitas diri, Kartu Keluarga (KK), SPPT/PBB, serta alas hak atas tanah yang dapat berupa girik, Letter C, maupun akta hibah. Adapun proses penyelesaian pendaftaran tanah tersebut ditargetkan paling lama dua bulan, sesuai dengan ketentuan dan kelengkapan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah rumah tidak layak huni di Provinsi Banten mencapai sekitar 800 ribu unit. Kabupaten Tangerang menjadi salah satu wilayah dengan jumlah terbesar, yakni sekitar 205 ribu unit. Kondisi ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk melalui perbaikan rumah dan penguatan kepastian hukum atas tanah.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengimbau masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan Program Bedah Rumah serta mendokumentasikan prosesnya. Langkah tersebut penting untuk mencegah kesalahan pelaksanaan maupun potensi kecurangan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Melalui kegiatan ini, BPN menegaskan komitmennya untuk terus mendekatkan pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Tidak hanya memberikan kepastian hukum melalui sertipikasi tanah, tetapi turut mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan daerah, sehingga masyarakat dapat memiliki hunian yang layak sekaligus kepastian hukum atas tanah yang ditempatinya.